Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Riau 1957

“KAMI TERPAKU, BISU, TUBUH MELAYANG, KUPING BERDESING, KAMI TETAP TERDIAM TANPA ADA REAKSI APA-APA” (Alm.H.Wan Ghalib) Tokoh sentral dal...


“KAMI TERPAKU, BISU, TUBUH MELAYANG, KUPING BERDESING, KAMI TETAP TERDIAM TANPA ADA REAKSI APA-APA”
(Alm.H.Wan Ghalib)

Tokoh sentral dalam perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Bapak (Alm) H. Wan Ghalib mendedahkan kronologis perjuangan sejarah berdirinya Provinsi Riau.

Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Riau
Undang-Undang Darurat tanggal 9 Agustus tahun 1957

Awal keinginan untuk menjadikan residen Riau sebagai sebuah provinsi, dilatarbelakangi untuk sebuah keadilan bagi masyarakat Riau. Karena memang Provinsi Sumatera Tengah yang memiliki tiga Residen yaitu Jambi, Riau, dan Sumbar.

Karena pusat pemerintahan terdapat di Residen Sumatera Barat, Riau memang tidak terlalu terperhatikan oleh pemerintah provinsi.

Keinginan membentuk Provinsi Riau juga didasari pada keinginan untuk mewujudkan otonomi seluas-luasnya. Tanpa membentuk provinsi sendiri, otonomi luas yang didengung-dengungkan pemerintah pusat dinilai sulit untuk dilaksanakan.

Keinginan tersebut dimulai dengan membentuk provinsi sudah digaungkan melalui pembentukan Panitia Persiapan Provinsi Riau (PPPR) pada rapat Panitia Persiapan Provinsi Riau, 2-6 Desember 1955. PPPR dipimpin oleh :
H Abdul Hamid Yahya sebagai Ketua
HM Amin sebagai Wakil Ketua
T Kamarulzaman sebagai Sekretaris.
Sejumlah nama seperti :
Zaini Kunin,
Ridwan Taher,
dan H Abdullah Hasan
juga masuk dalam anggota PPPR.
PPPR yang beranggotakan 60 orang dalam beberapa kali rapatnya, berkesimpulan bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Riau diperlukan adanya Kongres Rakyat Riau.

Kebulatan tekad rakyat Riau untuk membentuk provinsi sendiri lahir melalui Kongres Rakyat Riau (KRR) ke-1 yang berlangsung di Pekanbaru, 31 Januari hingga 2 Februari 1956.

Kongres Rakyat Riau I merupakan langkah besar yang melandasi terbentuknya Provinsi Riau. Kongres ini dihadiri 277 perwakilan dari empat kabupaten, yaitu Indragiri, Kepulauan Riau, Kampar dan Bengkalis. Selain utusan dari kabupaten, kongres ini juga dihadiri peninjau yang jumlahnya mencapai 700 orang.

Dari kongres inilah kebulatan tekad untuk membentuk Provinsi Riau terlahirkan. Seluruh masyarakat Pekanbaru dan Riau umumnya bersatu, bahkan warga sudah menyiapkan rumahnya untuk menampung para peserta kongres. Karena memang Pekanbaru dulunya belum ada apa-apanya, jangankan hotel, tempat pelaksanaan kongres saja dilaksanakan di gedung Kaum Wanita Islam. *(Wan Ghalib).

Kongres Rakyat Riau tersebut meskipun tidak mendapat restu, tapi Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Mulyohardjo turut serta hadir. Seluruh bupati juga hadir seperti :
Bupati Kabupaten BENGKALIS, BA Mochtar,
Bupati INDRAGIRI, Abdul Rachman,
Bupati KAMPAR, Ali Loeis
dan Bupati KEPULAUAN RIAU, Rakanaljan.

Riau yang kala itu memiliki penduduk 750.000 jiwa dinilai telah layak menjadi provinsi sendiri. Riau akan berkembang jika rakyatnya memiliki inisiatif dan aktif.

Namun, jika rakyat di provinsi ini hanya pasif, maka daerah ini akan sulit berkembang. Usulan membagi Provinsi Sumatera Tengah menjadi tiga provinsi juga dilandasi pada kondisi daerah masing-masing.

Rakyat Riau banyak bergantung kepada sektor perikanan dan kelautan. Sedangkan Sumatera Barat lebih banyak bergantung kepada sektor pertanian.

Pembentukan Provinsi Riau, berpisah dari Provinsi Sumatera Tengah sudah menjadi sebuah ikrar mati bagi seluruh masyarakat Riau. Sehingga perjuangan untuk mewujudkan hal itu mendapat dukungan luas dari masyarakat. Kongres Rakyat Riau (KRR I) yang dilaksanakan selama tiga hari, benar-benar menggambarkan sebuah perjuangan yang merata. Semua elemen, baik tokoh, politisi, dan masyarakat larut dalam sebuah euforia perjuangan yang padu. Tak heran, dalam KRR I itu, tidak ada perbedaan pendapat yang berujung perpecahan.

Perjuangan sebelumnya masih bersifat berkelompok, namun karena tekad sudah kuat, maka seluruh kelompok masyarakat tersebut sudah mulai melakukan rapat-rapat untuk menyatukan dan menyamakan persepsi perjuangan pembentukan Riau, *(Wan Ghalib).

Kongres tersebut berakhir 2 Februari 1956, dan berhasil melahirkan beberapa keputusan penting. Keputusan itu meliputi, PERTAMA, menuntut supaya daerah Riau yang meliputi Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis dan Kepulauan Riau dijadikan daerah otonom setingkat provinsi. KEDUA, memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Rakyat Riau. Selanjutkan kongres juga menghasilkan beberapa keputusan yang intinya, bahwa pemerintah harus mempercepat seluruh proses keinginan dari 750.000 jiwa masyarakat Riau tersebut.

Perjuangan setelah KRR I berakhir tidak hanya dipusatkan di Pekanbaru, bahkan sampai ke tingkat pusat. Dengan tujuan agar pihak pemerintah pusat bisa langsung mengetahui keinginan masyarakat Riau tersebut.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, kongres menugaskan PPPR untuk mengirimkan resolusi kepada pemerintah dan DPR. Kongres juga menugaskan PPPR untuk menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan guna mencapai tujuan tuntutan tersebut *(Wan Ghalib).

Amanat yang dihasilkan dari KRR I menjadi tugas berat bagi Panitia Persiapan Provinsi Riau (PPPR) yang berpusat di Pekanbaru dan Badan Penghubung yang berpusat di Jakarta. Badan Penghubung yang dipimpin oleh Wan Ghalib menjadi ujung tombak bagi perjuangan pembentukan Provinsi Riau.
Badan Penghubung bertugas menjalankan tugas-tugas dari PPPR. Badan Penghubung juga diberikan kewenangan mengambil inisiatif demi kelancaran perjuangan sepanjang tidak menyimpang dari kesepakatan Kongres Rakyat Riau.

Anggota Badan Penghubung awalnya terdiri dari :
Wan Ghalib (Ketua),
A Djalil (sekretaris)
dan anggota yang terdiri dari :
M Sabir,
Ali Rasahan,
Azhar Husni,
T Arief,
Dt Bendaro Sati,
Nahar Efendi,
dan Kamarudin R.

Setelah dilakukan perombakan anggotanya berubah menjadi :
Wan Ghalib (Ketua),
A Djalil M (sekretaris)
dan anggota terdiri dari :
T Arief,
DM Yanur,
Kamaruddin AH,
Hasan Ahmad,
A Manaf Hadi,
Azhar Husni,
dan Hasan Basri.

Perjuangan pembentukan provinsi juga dilakukan melalui parlemen. Terdapat satu putra terbaik Riau yang duduk di parlemen pada waktu itu adalah Marifat Mardjani dari unsur partai. Dalam setiap kesempatan Marifat Mardjani selalu menyuarakan tuntutan pembentukan Provinsi Riau di parlemen. Putra asal KUANSING ini merupakan seorang Tokoh yang sangat konsen dalam menuntut ke pemerintah pusat agar Riau menjadi Provinsi.
Bahkan dalam berbagai kesempatan, ia mencoba melakukan lobi-lobi politik kepada anggota DPR lainnya. Dengan gaung yang dilakukan oleh almarhum Marifat Mardjani tersebut, tentang keinginan membentuk Provinsi sendiri berpisah dari Provinsi induk, membuat Pemerintah Pusat sedikit memperhatikan keinginan ini. Keinginan yang besar tersebut tidak mampu dibendung pihak manapun, sehingga beberapa waktu, usai pelaksanaan Kongres Rakyat Riau I tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah mulai melunak dan tidak mampu untuk membendungnya. *(Wan Ghalib).

Kami terpaku, bisu, tubuh ringan melayang, kuping berdesing, kami tetap terdiam tanpa ada reaksi apa-apa,’’ kata Wan Ghalib ketika Mendagri menyampaikan Provinsi Riau resmi diteken Presiden Soekarno.

KABAR GEMBIRA bagi rakyat Riau akhirnya tersiar ketika Presiden Soekarno, akhirnya menandatangani Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tanggal 9 Agustus 1957 di Bali. Undang-undang ini menyatakan pembentukan daerah-daerah tingkat I, yaitu Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
Hingga saat ini Tanggal 9 AGUSTUS di peringati sebagai HARI JADI PROVINSI RIAU.

Kabar lahirnya Undang Undang ini diterima langsung oleh Ketua Badan Penghubung Wan Ghalib beserta Wakil Ketua DM Yanur dari Menteri DalamNegeri Sanusi Hardjadinata. Menteri mengatakan bahwa Undang Undang ini akan diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri Kehakiman GA Maengkom pada tanggal 10 Agustus 1957.

"Pagi JUM’AT tanggal 9 AGUSTUS saya dijemput D M Yanur Wakil Ketua Badan Penghubung di Jakarta dengan menggunakan mobil pribadinya, melaju untuk menghadap Menteri Dalam Negeri Sanusi Hardjadinata,"
*(Wan Ghalib).

Sepanjang perjalanan tidak ada terbesit hari itu akan menjadi hari bersejarah bagi seluruh masyarakat Riau. Sesampai di kantor Mendagri, beberapa saat menunggu akhirnya Mendagri mempersilahkan masuk ke ruangannya.

"Tadi malam kabinet sudah bersidang, termasuk membicarakan masalah Provinsi Riau. Sidang kabinet menyetujui, membagi Provinsi SumateraTengah menjadi tiga provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Riau dengan Undang Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 yang ditandatangani Presiden Seokarno," ungkap Mendagri ketika itu, seperti ditirukan Wan Ghalib.

Informasi dari Mendagri yang menggembirakan itu tidak membuat suasana menjadi riuh rendah.

"Kami terpaku, bisu, tubuh ringan melayang, kuping berdesing, kami tetap terdiam tanpa ada reaksi apa-apa," kata Wan lagi, mengenang.

Dengan lahirnya undang-undang ini, maka dengan sendirinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 tahun 1950 yang menggabungkan Sumatera Barat, Jambi dan Riau dalam wadah pemerintahan Sumatera Tengah dinyatakan batal.

Setelah mengirim berita ke Tanjungpinang, kembali Badan Penghubung mengirim rilis ke seluruh surat kabar yang ada di Ibu Kota tentang keputusan Riau menjadi Provinsi terpisah dari Provinsi Sumatera Tengah. Beberapa elemen masyarakat Riau di Jakarta seperti :
Ikatan Warga Riau,
Ikatan Pelajar Riau,
dan Badan Penghubung, sepakat untuk menyiarkan informasi ini secara besar-besaram atas kelahiran Provinsi Riau.

Setelah adanya keputusan ini selanjutnya dipersiapkanlah perayaan menyambut Provinsi Riau dengan mengadakan malam syukuran dan malamsyukuran ini diberi nama "MALAM RIAU".

Dibentuklah suatu panitia pelaksana yang diketuai DM Yanu. Pada ‘’Malam Riau’’ ini akan ditampilkan kesenian daerah Riau. Dan tamu yang diundang termasuk beberapa menteri seperti :
Menteri Agraria,
Menteri Urusan antara Daerah,
Sri Sultan Siak,
dan Mendagri.

Pada "MALAM RIAU" inilah awal mula tampilnya lagu LANCANG KUNING yang menjadi LAGU DAERAH Provinsi Riau sampai saat ini. Penetapan Riau menjadi Provinsi juga disambut gembira hampir di seluruh pelosok negeri Riau. Masyarakat dengan caranya masing-masing melakukan perayaan dengan penuh kebahagian.

Keputusan penetapan UU pada tanggal 9 Agustus 1957 tersebut menjadi hari paling bersejarah bagi seluruh masyarakat Riau. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik demi untuk membawa masyarakat Riau ke arah yang lebih baik.

"Namun perubahan dan kemajuan tersebut bukanlah akhir dari seluruh perjuangan. Karena dari total masyarakat Riau sebanyak 5 juta jiwa, masih ada 13,30 persen lagi masyarakat Riau yang hidup dalam garis kemiskinan,".

Suatu pagi menjelang siang di bulan Juli 1954. Udara sedikit panas dan berdebu. Aktivitas Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta sibuk. Calon penumpang didominasi oleh tentara. Hanya beberapa gelintir saja orang sipil. Hari itu terlihat seorang pemuda sedikit kurus. Ia menunggu kesempatan untuk dapat menumpang pesawat yang akan ke Padang. Tujuannya adalah Pekanbaru lewat jalan darat. Ia bersama empat orang sipil lainnya bergegas naik pesawat dan mendapat tempat duduk dekat jendela.

Pemuda itu meletakkan bawaannya di dalam pesawat. Ia pun duduk sembari meluruskan kakinya melepas penat. Namun belum sempat bernafas lega datang pengumuman dari kokpit pesawat agar empat orang penumpang sipil segera turun kembali dari pesawat karena ada empat orang tentara yang ada keperluan ke Padang. Kecewa, tapi apa daya. Pemuda itu bersama empat orang sipil lainnya pun turun. Mereka faham bahwa era itu adalah era-nya militerisme. Selain tentara,masyarakat awam hanya dianggap warga kelas dua.

Ia hanya bisa melihat pesawat itu kemudian bergerak di landasan pacu dan membumbung ke udara. Bersama harapannya ke Pekanbaru yang sirna.
Ia terpaksa menunggu pesawat keesokkan harinya. Ia hanya tak menyangka bahwa Tuhan sedang menyelamatkannya. Udara cerah begitu pesawat mendarat di Bandara Tabing, Padang . Sejumlah polisi militer (PM) dari Dewan Banteng segera menyongsong pintu pesawat terbuka. Dengan senjata lengkap mereka bertanya apa ada di penerbangan ini warga sipil. Ternyata mereka mencari seseorang.

” Mana Wan Ghalib” , tanya komandan regu PM Banteng kepada sejumlah tentara yang ada. Tak ada yang mengenalnya.
Komandan regu segera memberi hormat ketika seorang perwira TNI Letkol Hasan Basri ikut turun dari pesawat. Mengapa mencari Wan Ghalib ?
Tanyanya kepada para Polisi Militer itu.

“Dia tokoh pergerakan di Riau yang mau memisahkan diri dari Sumatera Tengah. Kalau ada di pesawat ini kami akan menangkapnya dan mengirimnya ke Camp Situjuh, biar tahu rasa dia”

Jawab sang komandan PM dengan tegas. Kalau tak ada sekarang tak apa, besok kita patroli lagi, ujarnya sembari memerintahkan anggotanya kembali ke mobil. Letkol Hasan Basri pun berlalu. Yang komandan PM itu tidak tahu adalah Letkol Hasan Basri salah seorang perwira Dewan Banteng yang intelektual dan kenal baik dengan Wan Ghalib.

Letkol. Hasan Basri faham apa yang diperjuangkan aktivis pergerakkan Riau itu. Secara diam-diam, Letkol. Hasan Basri memberitahukan kepada teman Wan Ghalib dan meminta agar aktivis itu tidak pulang ke Pekanbaru, karena sudah ditunggu dan akan dikirim ke Camp Situjuh.

Akhirnya Wan Ghalib pun batal pulang ke Pekanbaru. Mengapa saya katakan ini pertolongan Allah SWT, jika letkol Hasan Basri tidak berangkat , maka kami tidak akan tahu bahwa saya sedang dicari-cari ole PM Dewan Banteng,ujar Wan Ghalib.

Sebelum Riau menjadi provinsi berdaulat (menjadi Provinsi sendiri), Riau masih bergabung dengan Provinsi Sumtera Tengah yang Ibu Kotanya berkedudukan di Sumatera Barat (Sumbar). Provinsi Sumatera Tengah sendiri ketika itu wilayahnya Sumbar, Riau, dan Jambi.

Pembentukkan Provinsi Riau lepas dari Provinsi Sumatera Tengah mendapat tantangan dari penguasa waktu itu. Jika ada saja masyarakat yang berbicara tentang Provinsi Riau bersiap-siaplah akan dibawa ke Camp penjara di daerah Situjuh. Pada masa itu sangat banyak aktivis Riau yang diantar dan dibuang ke Camp Situjuh tersebut.

Jika sudah masuk dan diantar ke camp jawabannya pasti mati, tidak ada yang selamat jika sudah berada di dalam Camp tersebut. Saya termasuk tokoh yang paling dicari untuk dimasukkan kedalam Camp Situjuh tersebut.
*(Wan Ghalib).

Menurut Wan Ghalib penderitaan demi penderitaan dialami rakyat Riau saat menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah tersebut. Berbagai sendi kehidupan tidak ada yang maju. Rakyat banyak yang miskin, pendidikan terabaikan apalagi sarana dan prasarana infrastruktur seperti jalan, jembatan dan sebagainya. Ketidakadilan sangat dirasakan, kekayaan yang dimiliki negeri yang bernama Riau itu terus dikeruk habis, tidak ada yang dikembalikan ke Riau, semuanya diangkut ke ibukota provinsi Sumatera Tengah yang berkedudukan di Sumatera Barat dan kemudian dikirim ke ke Jakarta.

Pedih dan derita ditanggung rakyat Riau , hasil kekayaan negeri yang dimiliki tidak dirasakan rakyat. Pedih sangat pedih penderitaan yang dialami rakyat Riau ketika masih bersama dengan Provinsi Sumatera Tengah itu.
*(Wan Ghalib).

Berkat informasi Letkol. Hasan Basri ia pun membatalkan niatnya pulang ke Pekanbaru. Ia kemudian bertahan di Jakarta dan kemudian menjadi Ketua Badan Penghubung Panitia Persiapan Provinsi Riau di Jakarta.

Ketika itu Riau tidak dipandang, kekayaan yang ada diambil dan dikeruk habis dan dibawa dan tidak ada yang dibalikkan untuk membangun berbagai kepentingan Riau.

Rakyatpun hidup dengan melarat, pendidikan rakyat tidak diperhatikan, akibatnya rakyat menjadi bodoh. Lebih lanjut Wan Ghalib menceritakan bahwa Provinsi Sumatera Tengah yang pada ketika itu dikuasai militer yakni Dewan Banteng memang sangat semena-mena dalam memerintah.

Orang-orang Riau yang menjadi camat, bupati maupun gubernur mereka ganti dengan orang-orang mereka yang berasal dari luar Riau. Saat itu, orang Riau tidak menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, semuanya dikuasai oleh orang lain, ujar Wan Ghalib.

Upaya-upaya pembodohan terhadap masyarakat Riau terus dilakukan. Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam yang juga sebagai penopang pembangunan Sumatera Tengah, di Riau malah tidak ada sekolah sama sekali.

Sementara ibukota Sumatera Tengah sana, di semua kecamatan berdiri sekolah-sekolah mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka bangun sekolah dan berbagai sarana infrastruktur lainnya di Ibu Kota Sumatera Tengah dengan kekayaan negeri Riau ini. Bahkan, Universitas yang ada sekarang itu dibangun dengan menggunakan hasil kekayaan ikan dari Bagansiapi-api, sementara Riau tidak diperhatikan dan dibiarkan.*(Wan Ghalib).

SMA pada ketika itu di Riau hanya ada di Tanjung Pinang, itupun bukan dibangun oleh Pemerintah Provinsi akan tetapi sekolah peninggalan Belanda. SMA yang ada di Pekanbaru juga bukan dibangun oleh Pemerintah akan tetapi Swasta dalam hal ini PT Caltex Pacifik Indonesia. Inilah selanjutnya menjadi cikal bakal Rakyat Riau berontak.

Jika terus seperti ini, Riau tidak akan maju-maju. Selagi Riau masih dibawah Provinsi Sumatera Tengah orang Riau tidak akan hidup berkembang, selagi masih bernaung dibawah Provinsi Sumatera Tengah orang Riau tidak bisa hidup di kampungnya sendiri.

Tindakan penguasa saat itu sangat melukai hati rakyat, karenanya mulailah muncul perlawanan-perlawanan dan diwacana Pembentukan Provinsi Riau.
*(Wan Ghalib).

Pada Kongres Rakyat Riau (KRR), maka disepakati lah pembentukkan Badan Penghubung Panitia Persiapan Provinsi Sumatera Tengah, kami dengan niat yang mantap berangkat ke Jakarta guna memperjuangakan Provinsi Riau,ujar Wan Ghalib.

Sejak diamanahkan untuk berjuang di Jakarta bersama sembilan teman yang lain masing-masing :
Kamaruddin,
Tengku Arief,
Abdul Manaf Hadi,
Hasan Ahmad,
Aidir Sani,
Azhar Husni,
Abdul Jalil M (Sekretaris),
DM Yanur (Wakil Ketua),
Wan Ghalib (Ketua).

Secara perlahan namun pasti upaya lobi ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) terus dilakukan. Untuk berjuang membentuk Provinsi tersendiri, menurut Wan Ghalib lagi mereka tidak pernah mendapatkan uang sedikitpun. Pandai-pandai kamilah di Jakarta berjuang, terkadang uang belanja, isteri kami pakai untuk berjuang.

Pernah Isteri saya bilang “jika sudah terbentuk Provinsi Riau, kembalikan uang belanja saya”. Tak tahu siang atau malam, kami terus berjuang, tutur Wan mengisahkan masa lalunya.

Susahnya membentuk provinsi itu, dikarenakan partai-partai yang berkuasa saat itu dikuasai atau dipegang oleh saudara-saudara kita yang berasal dari Sumbar. Mereka rata-rata yang menghalagi keinginan untuk pembentukkan Provinsi Riau tersebut. Namun kami tak gentar, upaya lobi ke Depdagri dan menggalang kekuatan media massa terus kami lakukan. Setiap hari di media massa harus ada berita tentang keinginan pembentukkan Provinsi Riau, ujarnya.

Hampir 2,5 tahun perjuangan untuk memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Tengah mulai menemui titik terang setelah diberlakukan UU darurat tanggal 9 Agustus tahun 1957.

Di dalam Undang-Undang Darurat tanggal 9 Agustus tahun 1957. Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi tiga Provinsi masing-masing Provinsi Sumbar, Riau dan Jambi. Namun Dewan Banteng tidak setuju. Dewan Banteng selanjutnya membentuk Gubernur muda Riau yang dipegang oleh Syamsu Nurdin yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukkan DPR.

Nama saya juga dimasukkan sebagai salah seorang anggota DPR, namun saya tolak sebab mereka tidak berhak membentuk itu dan Pemerintah Indonesia sendiri sudah tegas membentuk Provinsi Riau,ujarnya.

Upaya lobi ke Mendagri yang saat itu Sanusi Hardja terus dilakukan dan kami katakana :
“Sebaiknya pembentukkan Provinsi Riau jangan lewat dari tanggal 31 Agustus karena pada tanggal tersebut Malaysia akan merdeka, karenanya dikhawatirkan akan ada gerakan-gerakan untuk bergabung dengan Malaysia”.

Mendagri pada ketika itu menjawab akan diusahakan dan keinginan itu akhirnya terwujud. Isu akan ada “Gerakan untuk bergabung dengan Malaysia” itu memang sengaja kami sampaikan agar pembentukkan Provinsi Riau itu bisa terwujud segera dan Alhamdulillah pada akhirnya keinginan itu terwujud dan sampai saat ini Riau menjadi salah satu Provinsi terkemuka di Indonesia, ujarnya lagi.

Setelah resmi menjadi Provinsi Riau, maka selanjutnya dilantiklah Gubernur Riau yang pertama MR SM Amin pada tanggal 3 Maret 1958. Setelah terbentukpun masih banyak kerja yang harus diselesaikan terutama sekali menumpas para anggota Dewan Banteng yang masih enggan mengakui Provinsi Riau.

Hingga saat ini, kisah penzholiman terhadap Provinsi Riau masih berlanjut, ketidak adilan Birokrasi di Pemerintahan Pusat pada masa Orde Baru terutama dalam Keadilan Pemerataan Pembangunan, Keadilan Pembagian DBH Migas,Infrastruktur, Kelistrikan, dan lain-lain dikarenakan Regulasi masih dipegang sesuai dengan kebijakkan Pusat hingga pasca Reformasi menghantarkan Riau menuju sebuah wacana khusus yaitu Otonomi Khusus Provinsi Riau.

Sumber :
Kutipan Wawancara Riau Pos,
pada saat Hari Jadi Provinsi Riau ke-52
dengan (Alm) H. Wan Ghalib.

Sekian dan Terima Kasih Sahabat IDE….
Semoga bermanfaat dan dapat menambah
Wawasan bagi kita semua, terutama bagi
Anak-anak kita GENERASI BANGSA.

TAHNIAH MILAD PROVINSI RIAU ke- 59 Th
Semoga semakin GEMILANG dan TERBILANG.
Aaamiin…

You Might Also Like

0 komentar