Penyebaran dan Pencegahan Vaksin Palsu

Pemprov Riau Harus Kerja Ekstra Basmi Penyebaran Vaksin Palsu Pada bulan Juni lalu Indonesia digemparkan dengan ditangkapnya pasangan suam...

Penyebaran dan Pencegahan Vaksin Palsu

Pemprov Riau Harus Kerja Ekstra Basmi Penyebaran Vaksin Palsu
Pada bulan Juni lalu Indonesia digemparkan dengan ditangkapnya pasangan suami istri pembuat dan pengedar vaksin palsu. Sontak saja hal ini membuat geger masyarakat Indonesia. Terlebih saat polisi mengemukakan daftar rumah sakit yang memasok vaksin dari keduanya.

Tidak hanya di wilayah Jakarta, penyebaran vaksin palsu juga sampai ke wilayah lain Indonesia. Daftar terbaru dari Menteri Kesehatan menyebutkan lima wilayah yang sudah pasti penyebarannya. Diantaranya Serang, Pekanbaru, Palembang, dan Bengkulu, DKI Jakarta.

Mengapa Kota Pekanbaru bisa masuk dalam daftar? Merasa kecolongan, begitulah pemerintah melakukan pembelaan. Dinas Kesehatan Riau langsung menginstruksikan Dinkes kabupaten/kota untuk segera membentuk pos informasi. Hal ini sebagai upaya untuk menjawab keresahan masyarakat tentang peredarannya.

Benar saja, untuk wilayah Pekanbaru, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) menemukan adanya peredaran vaksin palsu. Namun, yang ditemukan ini masih jenis vaksin-vaksin tetanus dan vaksin anti bisa ular. Pengedar vaksin memalsukan label farmasi dan surat distributor vaksin resmi. Aksinya ini ternyata sudah berjalan satu tahun.

Yang terbaru, Unit Ekonomi Satreskrim Polresta Pekanbaru justru ditolak oleh salah satu distributor vaksin untuk melakukan penyelidikan. Hal ini mengindikasikan, jika pemerintah terus melakukan pengawasan, bisa jadi akan banyak vaksin palsu ditemukan.

Pertanyaannya, mengapa baru sekarang pihak berwenang melakukan penyelidikan. Seharusnya, pengawasan obat atau vaksin yang beredar di masyarakat perlu semakin diperketat sejak awal, karena yang dipertaruhkan adalah kesehatan, bahkan nyawa dari anak-anak dan masyarakat.

Harus diakui, pemerintah akan kesulitan mengontrol peredaran vaksin palsu ini. Pasalnya saat ini Dinkes Riau hanya mempunyai kewenangan mengawasi penyebaran obat-obatan di fasilitas pelayanan milik pemerintah. Sementara fasilitas kesehatan swasta di Riau tidak mendapat pengawasan dari Dinkes. Pihak swasta yang nakal ini akan memilih obat dan vaksin yang harganya lebih murah. Demi meraup lebih banyak rupiah.

Namun, pihak terkait tidak boleh serta merta melepaskan tanggungjawab begitu saja. Karena memang begitulah tanggungjawab dan tugas mereka. BPPOM selaku badan pengawas memiliki andil besar dalam upaya pengawasan terhadap penyebaran vaksin palsu ini. Kondisi diharapkan membuat BPPOM lebih menunjukan kinerjanya melakukan pengawasan. Agar tidak lagi kecolongan.

Selain itu, kepada instansi terkait, baik seperti Diskes, dan pihak kepolisian diharapkan bisa bekerja ekstra lagi. Harus ada regulasi jelas penyebaran vaksin ke semua fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta. Karena vaksi palsu tidak hanya berbicara masalah saat ini. Namun berbicara tentang kesehatan sebuah generasi.

Orang tua jelas merasa tersakiti atas tindakan ini. Mereka berharap anaknya sehat jasmani, namun harus kecewa karena vaksin yang diberikan palsu. Selain itu, ternyata vaksin palsu juga akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Pakar kesehatan dr. Dirga Sakti Rambe memberikan penjelasan mengenai hal ini.

Menurutnya yang mendapat vaksin palsu akan beresiko besar terkena infeksi. Pasalnya, vaksin palsu tentu tidak dibuat dengan standar kesehatan dan prosedur yang sesuai, dan dikhawatirkan sama sekali tidak steril. Hal ini berarti, jika vaksin diberikan kepada anak, anak beresiko besar mendapatkan vaksin yang memiliki kandungan bakteri dan kuman sehingga anak pun bisa terkena infeksi.

Kemungkinan jangka pendek yang dapat terjadi adalah timbulnya infeksi. Hal ini bisa mengakibatkan demam tinggi, sesak nafas, meningkatnya denyut nadi, dan semakin sulitnya anak untuk makan. . Memang, beberapa jenis vaksin yang asli jika diberikan pada anak bisa membuat anak mengalami demam. Namun akan pulih dengan sendirinya. Berbeda dengan vaksin palsu yang justru akan memperparah kondisi tubuh.

Selain itu, vaksin palsu tidak memiliki manfaat sama sekali. Kekebalan tadi tidak pernah ada, tubuhnya tetap tidak akan mampu melawan beberapa jenis penyakit yang seharusnya bisa dilawan jika kita memakai vaksin yang asli.

Pencegahan Vaksin Palsu, tidak hanya pemerintah yang melakukan pengawasan, orang tua juga memiliki andil besar untuk tidak vaksin anaknya sembarangan. Warga tak bisa membeli vaksin secara bebas, namun dapat mendapatkannya melalui dinas kesehatan atau puskesmas.

Jika ingin vaksin anak ke fasilitas kesehatan swasta, maka harus benar dalam memastikan distributornya. Orang tua diharapkan tidak terpengaruh dengan harga murah, yang justru membahayakan kesehatan sang buah hati. (MRD)


You Might Also Like

0 komentar